SEMARANG -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2017 idealnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
"Sekarang ini kan revisi Undang-Undang Pilkada sedang dibahas. Nah, soal anggaran, idealnya APBN yang membiayai pilkada serentak," kata Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowam di Semarang, Kamis (5/5).
Hal tersebut diungkapkan anggota DPD RI asal Jawa Tengah itu, di sela diskusi publik bertajuk "Problematika Revisi UU Pilkada Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak" di Kantor DPD RI Jateng, Semarang.
Revisi UU Pilkada, kata dia, ditujukan menyempurnakan substansi ataupun metodologi proses pilkada untuk menghasilkan pemimpin yang menyejahterakan masyarakat dan memimpin daerah secara efektif.
"Ini merupakan revisi kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1/2014 tentang Pilkada yang sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 1/2015 dan direvisi menjadi UU Nomor 8/2015," katanya.
Muqowam me ngatakan sampai saat ini belum ada fraksi di DPR yang menyoroti idealitas pendanaan pilkada secara serentak lewat APBN, bukan lagi dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Begini, ketergantungan penyelenggara pilkada, baik KPU, Bawaslu, maupun Panwas di masing-masing daerah sangat variatif jika pilkada dibebankan pada APBD. Ini akan sangat berbahaya," katanya.
Source ↔ MP3 Lagu Baru
