JAKARTA -- Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Wijayanti mengatakan pihaknya telah membentuk tim gabungan terkait reklamasi Teluk Jakarta.
Tim tersebut melakukan review kembali seluruh perencanaan reklamasi. Tim tersebut diantaranya terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gubernur DKI Jakarta, dan Menko Kemaritiman.
"Ini untuk menjami keselamatan Teluk Jakarta," ujarnya di Jakarta Pusat, Sabtu (23/4).
Laksmi menjelaskan, tim membahas kembali keresahan sosial yang berkembang. Sehingga nanti dapat dilarikan ke aspek penegakan hukum. Disamping itu, tim tersebut juga melihat bagaimana implilasi pelaksanaanya dari proyel reklamasi tersebut.
Ia menegaskan review tersebut tidak hanya dilakukan terhadap perencanaan reklamasi Teluk Jakarta namun, seluruh Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi mengapresiasi pemerintah membentuk tim gabung an tersebut. Viva meminta agar progresnya harus cepat.
Viva juga meminta agar penegakan hukum harus tegas dilaksanakan. Bahkan, Viva menegaskan, KLHK sendiri dapat melakukan penyegelan langsung jika memang dibutuhkan.
Hal tersebut sudah diatur dalam UU dimana disebutkan dalam instrumen pencemaran lingkungan masuk kajian KLHK. "Jadi ada banyak instrumen dalam pencegahan. Itu yang perlu dipertegas pemerintah," kata Viva.
Selain penegakan hukum yang harus dipertegas, Viva juga meminta pemerintah mempercepat solusi jangka pendek. Misalnya solusi kepada masyarakat yang tergusur akibat reklamasi. Viva juga meminta agar menghentikan seluruh proyek reklamasi.
"Hal hal ini harus segera diselesaikan agar rakyat percaya. Siapapun di meja hukum sama," ujarnya.
Dalam pembahasan terkait reklamasi, lanjutnya, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak. Terutama masyarakat yang ada di kawasan reklamasi.
Source → Pemerintah Bentuk Tim untuk Kaji Ulang Perencanaan Reklamasi
